JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai peran Komisi Yudisial masih pasif dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Selama ini, kata Miko, lembaga pemantau hakim itu dianggap tidak pernah menjaring hakim agung yang potensial hingga ke berbagai daerah. “Kami meminta Komisi Yudisial tidak hanya pasif menerima lamaran calon hakim […]
RANCANGAN Undang-Undang tentang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi pemerintah akan mengatur moderasi hukuman mati dengan mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Syaratnya, terpidana menunjukkan kelakuan baik selama di penjara. Berkenaan dengan hal itu, hakim agung Topane Gayus Lumbuun mengingatkan pemerintah untuk memperjelas pengertian kelakuan baik bagi terpidana mati. Hal itu […]
Metrotvnews.com, Jakarta: Sikap pemerintah dan DPR yang lamban dalam merevisi Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai dapat merugikan banyak pihak. Hal ini akan merembet pada koordinasi penyidik dengan penuntut umum dalam peradilan pidana. Untuk itu, Executive Director Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Choky Risda Ramadhan bersama beberapa aktivis mengusulkan kepada Makamah Konstitusi […]
Pada tanggal Maret 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang dengan nomor perkara 130/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan salah satunya oleh Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky Ramadhan. Choky bersama Usman Hamid, Carolus Tuah (Pokja 30 Samarinda), dan Andro mengajukan gugatan konstitusional terhadap kewenangan penuntut umum pada pra penuntutan. Terbatasnya wewenang penunutut umum mengakibatkan penyidikan dan bolak-balik berkas berlarut-larut, […]
Saat ini Komisi Yudisial (KY) kembali membuka seleksi Calon Hakim Agung untuk mencari 8 (delapan) orang Hakim Agung dengan formasi 4 (empat) untuk Kamar Perdata; 1 (satu) untuk Kamar Pidana; 1 (satu) untuk Kamar Agama; 1 (satu) untuk Kamar TUN; dan 1 (satu) untuk Kamar Militer. Seperti beberapa seleksi sebelumnya, seleksi Calon Hakim Agung kali […]
“Peran Penuntut Umum Sebagai Pengendali Perkara Mendesak Untuk Disempurnakan” Saat ini beberapa pemohon (Choky Ramadhan, Usman Hamid, Carolus Tuah, dan Andro Supriyanto) sedang mengajukan permohonan uji materi kepada MK terkait beberapa norma dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Materi yang diuji bertitik tekan pada pola koordinasi penyidik dengan […]
Pada 27 Maret 2016, Choky Ramadhan (Ketua Harian MaPPI FHUI), Ferdinand Andi Lolo (Komisioner Komisi Kejaksaan), dan Reda Manthovani (Akademisi Univ. Pancasila) berdiskusi bersama rekan-rekan jurnalis. Diskusi membahas kewenangan pra penunutan yang terdapat di KUHAP berlangsung di LBH Jakarta. Pada diskusi tersebut, Choky menjelaskan maksud dan tujuan gugatan konstitusional ke MK. Sedangkan Ferdinand dan Reda […]
Penuntut Umum (Kejaksaan) telah menjalankan fungsinya sebagai pengendali perkara terhadap dua kasus yang kriminalisasi, yaitu deponering terhadap kasus mantan Komisioner KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) serta mengeluarkan SKPP kasus penyidik KPK (Novel Baswedan). Polemik kriminalisasi terus berlanjut dengan adanya pengajuan praperadilan terhadap dua keputusan itu. Bahkan Jaksa Agung pun turut dilaporkan ke Bareskrim Mabes […]
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengadakan diskusi publik terkait penerapan asas oportunitas oleh Kejaksaan. Latar belakang kegiatan ini dikarenakan adanya kekisruhan mengenai deponeering kepada mantan Komisioner KPK dan penerbitan SKP2 kepada Novel Baswedan. Sehingga, KPP merasa perlu adanya suatu diskusi publik untuk menjadi diskursus ilmiah mengenai isu ini. Kegiatan ini dilakukan di Kantor LBH Jakarta, pada […]
Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky Ramadhan, diundang sebagai narasumber dalam Kegiatan Jejaring Pemantau Peradilan KPK-KY di Pontianak (Kalimantan Barat), 16 Maret 2016. Choky memaparkan materi mengenai pentingnya dan teknik pemantauan peradilan. Selain itu, Choky juga mempresentasikan Pantau Apps, aplikasi pemantauan pada smartpohe Android. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan sinergi masyarakat di Pontianak dalam mewujudkan peradilan […]