Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama pihak Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kejaksaan Negeri (Kajari) di wilayah Maluku. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencari data terkait penelitian MaPPI mengenai anggaran perkara Kejaksaan. Selain itu, di kegiatan ini MaPPI juga mendapatkan cerita dan informasi mengenai praktik kerja Jaksa dalam menangani perkara. Hambatan, […]
Wacana Revisi Undang-Undang KPK belakangan ini kembali naik ke publik. Tanggapan publik pun beragam. Mengingat wacana tersebut yang terus bergulir, selanjutnya timbul pertanyaan mengenai hal-hal apakah yang sebenarnya menjadi pokok perubahan dalam revisi Undang-Undang KPK tersebut? Apakah benar revisi Undang-Undang KPK tersebut penting untuk dilakukan sekarang? Serta hal-hal lain apa yang juga perlu disoroti? Guna […]
Survei Transparansi Internasional (TI) mengemukakan korupsi menjadi faktor penghambat tertinggi untuk menjalankan bisnis di Indonesia. Sektor konstruksi, pertambangan, dan oil and gas adalah tiga sektor paling rawan terhadap berbagai praktik korupsi; suap, sumbangan politik, dsb. Global Corruption, pada tahun 2010, memaparkan setiap tahunnya perusahaan memberikan suap kepada politisi dan pejabat pemerintah sebesar US$ 20-40 Miliar. […]
#MaPPIdiDOLC2016 Pada tanggal 23-26 Februari 2016, MaPPI ikut berpartisipasi dalam acara Days of Law Career 2016 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Days of Law Career adalah program kerja tahunan unggulan Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FHUI yang diselenggarakan untuk memfasilitasi minat dan aspirasi mahasiswa dan para pencari kerja dalam mendapatkan gambaran karir dengan […]
Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat 23 Februari 2016, 14.00-15.00 WIB MaPPI FHUI bersama dengan ICJR melakukan media briefing berkaitan dengan perlindungan korban dalam RUU Terorisme. Isu ini diangkat dengan melihat konteks pembahasan RUU Terorisme yang masih dinilai terlalu banyak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tersangka/terdakwa terorisme dan di sisi lain, pengaturan mengenai hak-hak korban terorisme […]
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Dio Ashar Wicaksana, menjadi narasumber di Prime Time News Metro TV. Dio menjadi narasumber bersama Djoko Sarwoko (Mantan Hakim Agung) dan Imam Anshori (Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial). Acara berlangsung pada tanggal 16 Februari 2016. Topik acara tersebut yaitu menyikapi penangkapan salah satu pegawai MA yang diduga menerima suap […]
Disusun oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KPP), Minggu 21 Februari 2016 Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus MA RI, Andri Tristianto Sutrisna, semakin memperjelas bahwa manajemen penanganan perkara pada MA RI masih menyimpan sejumlah permasalahan yang menyediakan celah potensial bagi praktik korupsi di kalangan personil MA. Peristiwa tersebut tentunya merugikan MA secara […]
MaPPI bersama Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KPP) melakukan media briefing terkait pentingnya reformasi perkara di Mahkamah Agung. Kegiatan yang dilatarbelakangi oleh adanya kasus suap yang dilakukan oleh pegawai MA ini dilakukan pada tanggal 21 Februari 2016 di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dengan mengundang Bapak Harifin Tumpa (Mantan Ketua MA RI) sebagai […]
Paska serangan teroris yang terjadi di Thamrin, Jakarta, isu terorisme kembali menjadi sorotan. Wacana untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kembali muncul. Wacana tersebut memunculkan perdebatan-perdebatan seperti siapa saja yang berwenang untuk terlibat dalam penanganan kejahatan ini, khususnya antara Polisi, BIN, dan Militer. Dalam rangka menyikapi hal tersebut,Universitas Indonesia bekerja sama dengan […]
Jakarta – Pembahasan RUU Jabatan Hakim yang masuk dalam Prolegnas prioritas 2016 mulai bergulir di DPR. Setelah dibahas di Komisi III, draf RUU ini diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Komisi III mendengarkan presentasi dari perwakilan Badan Keahlian DPR, Jhonson Rajaguguk saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2016). Dia menjelaskan sejumlah poin dalam […]