MaPPI-FHUI bekerjasama dengan #JaksaMenyapa untuk mengadakan diskusi “Perlindungan Profesi Penegak Hukum” di Bakoel Coffee Cikini pada tanggal 3 Juni 2018. Diskusi ini dilatar belakangi dengan adanya kerentanan profesi penegak hukum terhadap ancaman terhadap keamanan diri dan keluarganya. Seperti kasus Novel Basewedan (penyidik KPK), dan penculikan anak seorang JPU oleh terdakwa pada kasus yang ditanganinya di […]
Direktorat Jendral Pemasyaraktan bersama dengan center for Detention Studies (CDS) yang didukung oleh The Asia Foundation dan AIPJ 2 sedang merancang Cetak Biru Pemasyarakatan 2019 – 2023. Pertemuan konsultasi diselenggarakan oleh CDS pada Selasa 15 Mei 2018 lalu dalam kerangka diskusi terfokus sebagai bentuk forum konsultasi dalam rangka mendapatkan umpan balik dari rancangan Cetak Biru […]
Pada hari Senin 14 Mei 2018, MaPPI menghadiri Undangan acara “Tukar Cerita Peradilan”, dimana acara ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian acara Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) yang diselenggarakan Januari 2018 lalu. Acara ini diinisiasi oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan dihadiri oleh beberapa lembaga CSO, seperti MaPPI-FHUI, PSHK, ICJR, LBH […]
Pada tanggal 9 Mei 2018 Mahkamah Agung dengan dukungan AIPJ2 dan MaPPI FHUI mengadakan seminar dan sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 bertempat di Prime Plaza Hotel Yogyakarta dengan tema “Membangun Sistem Peradilan yang Menjamin Hak Perempuan untuk Mendapatkan Akses Keadilan yang Setara Melalui Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017”. Acara ini juga […]
Hotel Park Lane Tebet, Jakarta Selatan 16 April 2017 Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan kelahiran Peraturan Pelaksanaan (PP) maksimal dua tahun setelah diundangkan. namun sudah lewat dari dua tahun diundangkan, masih belum ada satupun PP yang lahir guna mendukung Undang Undang tersebut. Workshop hari ini memiliki tujuan untuk melakukan sinkronisasi stakeholder , […]
Di zaman modern ini, pengguna internet lebih menyukai melihat gambar atau gambar bergerak (video). Salah satu media sosial yang menyediakan kedua hal tersebut adalah instagram. Instagram dapat kita maksimalkan manfaatnya demi tujuan lembaga, dalam diskusi kali ini fokus utamanya adalah untuk lembaga non profit. Diskusi dilaksanakan pada 16 April 2018, di Aman Indonesia (Rawa Bambu, […]
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) bersama dengan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) dan AIPJ II melakukan diskusi bedah buku pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para pendamping difabel terhadap buku panduan tersebut. Harapannya, masukan tersebut bisa menjadi bahan penyempurnaan […]
12 April 2018 di Komnas Perempuan (Ruang Persahabatan) Komnas Perempuan melihat perlu ada ruang konsolidasi kembali untuk melihat situasi terkini terkait perkembangan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan penolakannya. Sekaligus melihat bersama sejauh mana situasi internal gerakan menghadapi bentuk-bentuk penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Berangkat dari situasi tersebut, Komnas Perempuan mengundang organisasi-organisasi masyarakat sipil […]
5-6 April 2018 di Hotel Salak Bogor Secara umum saat ini kalangan masyarakat sipil menunjukkan kekhawatiran terhadap RUU Hukum Pidana (RUU HP) yang dinilai over-kriminalisasi dan mengabaikan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Sejumlah hal yang masih menjadi sorotan antara lain pemidanaan atas penghinaan presiden, rumusan tindak pidana khusus seperti korupsi dan narkotika, pemidanaan […]
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak perempuan dalam persidangan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memastikan terwujudnya pelaksanaan sistem peradilan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara […]