Kabar

Pada tanggal 15 Maret 2018, MaPPI-FHUI bekerjasama dengan USAID-MAJu dan LBH Apik Jakarta mengadakan kegiatan Diskusi dan Pameran Memperkuat Akses Keadilan bagi Perempuan Melalui PERMA No.3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kegiatan ini dilakukan di Hotel Redtop Jakarta, dengan menghadirkan 5 (lima) narasumber yaitu, Choky Ramadhan (Ketua Umum MaPPI-FHUI), Diah Sulastri Dewi […]

11 Maret 2018 di Hotel Mercure Sabang Mediasi sebagai salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa telah menjadi prioritas kerjasama antara Australia dan Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. AIPJ dilanjutkan AIPJ 2 telah aktif mendukung pengembangan mediasi baik mediasi di pengadilan bersama Mahkamah Agung RI, maupun mediasi di komunitas, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara […]

Pada tanggal 8 maret 2018, MaPPI FH UI melakukan audiensi dan penyerahan Naskah Akademik terkait RUU Narkotika kepada pimpinan Badan Legislatif DPR RI. Penyerahan Naskah Akademik ini juga dihadiri oleh beberapa organisasi masyarakat yang  peduli terhadap isu narkotika di Indonesia, seperti Rumah Cemara, STIGMA, PPK UI, AIRI, IPPI, DiCerna, Madani, CDS. Dalam audiensi yang dilakukan, MaPPI […]

Diskriminasi, stereotip negatif, dan bias gender menghambat akses perempuan Indonesia mendapatkan akses keadilan yang setara. Tanggal 8 Maret 2018, dalam rangka Hari Perempuan Internasional Mahkamah Agung didukung oleh MaPPI FHUI dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) mengajak para Hakim, Aparat Penegak Hukum, perwakilan masyarakat sipil, dan media bersama-sama berdiskusi dan mengawal upaya membangun […]

“pro bono publico” yang berarti demi kepentingan umum, merupakan salah satu moral value yang dimiliki seorang advokat. Sebagai profesi yang mulia advokat juga mengemban tugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.   MaPPI UI mengadakan diskusi terbatas tentang pelaksanaan pro bono dengan rekan-rekan advokat yang tergabung dengan organisasi bantuan hukum, organisasi advokat dan firma hukum, serta […]

RKUHP yang saat ini sedang dalam pembahasan di Komisi III bersama Pemerintah memasuki tahap akhir. Perkembangan terakhir antara Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi secara resmi mengakhiri masa tugasnya, akan tetapi perumusan norma dalam RKUHP masih berpotensi melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat. LBH Pers dalam kajiannya membagi menjadi 2 bagian permasalahan di RKUHP dalam kaitan Kebebasan […]

Salah satu Peneliti MaPPI FHUI, Andreas Marbun berkesempatan menjadi narasumber di dalam Seminar Internal : Mengukur dan Memaknai Disparitas Pemidanaan pada Kasus Tipikor, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018. Seminar ini merupakan kerja sama antar lembaga dengan The SMERU Research Institute. Menurut Andreas, walau Fakultas Hukum tersebar di seantero nusantara dan tulisan-tulisan bertemakan hukum […]

Salah satu peneliti MaPPI FHUI, Andreas Marbun menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Round Table Disscussion “Trading of Influence : concept, leading practice & implementation approach in Indonesia context” yang diadakan pada 13 Februari 2018 di Auditorium BPK. Andreas Marbun berbagi ilmu dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI dan “certified fraud examiners” tentang pengaturan dan […]

MaPPI FHUI mengambil bagian dalam Konferensi Pers menolak RKUHP yg dilaksanakan oleh Aliansi Nasional RKUHP & BEM FH UI. Acara berlangsung pada tanggal 12 Februari 2018 di Bakoel Koffie Cikini, dgn Andreas Marbun (peneliti MaPPI) sebagai perwakilan dari MaPPI FHUI. Adapun MaPPI FHUI menyoalkan tentang perlunya mengembalikan peranan hukum pidana sbg “Ultimum Remedium” / “Senjata […]