Kabar

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak perempuan dalam persidangan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memastikan terwujudnya pelaksanaan sistem peradilan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara […]

Pustakawan MaPPI FHUI, Neka Rusyda Supriatna, berkesempatan mengikuti pelatihan knowledge management (KM) yang diadakan oleh Yayasan Satu Dunia. Acara ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 27 – 28 Maret 2018 di Rumah Belajar Yayasan Satu Dunia, Jl Tebet Timur Dalam VIII V No 21. Pemateri dalam pelatihan KM ini adalah Bapak Ikbal Maulana dari […]

Ruang Rapat Komisi IV (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, 27 Maret 2018 Dialog ini diterima oleh Hj. Meilani Suharli (KPP RI dan Anggota Komisi VI DPR RI), Marwan Dasopang (Pimpinan Panja RUU Penghapusan KS/Fraksi PKB), Diah Pitaloka (Anggota Komisi VIII DPR RI/Fraksi PDI-P), Rahayu Saraswati (Kapoksi Komisi VIII/Fraksi Gerindra), H. Abdul Halim (Anggota Komisi […]

Tanggal 22 Maret 2018, pustakawan MaPPI FHUI (Neka Rusyda Supriatna) dan salah satu peneliti MaPPI FHUI (Rima Ameilia) berkesempatan mengikuti kegiatan pelatihan infografis yang diadakan oleh Kelas Tirto Jakarta 2018. Kegiatan tersebut diadakan di Unika Atma Jaya Jl Jenderal Sudirman 51 dan berlangsung dari pagi pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Di kelas infografis, […]

Pada tanggal 21 Maret 2018, Ketua Harian MaPPI-FHUI Dio Ashar Wicaksana menjadi salah satu narasumber di acara Seminar mengenai Memperkuat Akses Keadilan bagi Perempuan Melalui PERMA No.3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Adapun acara ini merupakan suatu kerjasama antara Mahkamah Agung RI, USAID-MAJu, MaPPI-FHUI, LBH Apik Jakarta, LBH Papua, dan Aliansi Demokrasi […]

Pertemuan yang digagas oleh Direktorat bidang Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas memiliki tujuan untuk merampungkan Logical Framework Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 yang merupakan tahap terakhir dari Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pada RPJMN akhir ini Bappenas menggunakan pendekatan teknokratis dan politis, pendekatan teknokratis yang melibatkan akademisi dengan kaidah ilmian dinilai […]