Koalisi Pemantau Peradilan (MaPPI-FHUI, YLBHI, LeIP, ILR, ICW, PSHK, ICJR , ICEL dan ILR) Sejak tanggal 16 November 2015 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menerima 2 (dua) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diusulkan kembali oleh Presiden guna melengkapi 5 (lima) calon yang telah disetujui sebelumnya. Namun sampai saat ini, DPR belum menggelar […]

Read More

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Contempt of Court yang diusulkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Meskipun awalnya dibentuk dengan adanya semangat melindungi peradilan dari proses intevensi, namun adanya RUU ini berpotensi akan berakibat buruk bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia […]

Read More

HM Prasetyo gagal menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, reformasi institusi dan pemberantasan korupsi Pada 20 November mendatang, genap satu HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Salah prioritas kerja yang sepatutnya diselesaikan oleh HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah penguatan pemberantasan korupsi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. HM Prasetyo telah nyata-nyata […]

Read More

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 5 (lima) nama dari 7 (tujuh) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel KY). Dua nama yang tidak disetujui tersebut merupakan perwakilan dari akademisi. Keputusan demikian disepakati secara aklamasi oleh seluruh fraksi pada Komisi III DPR RI. Menindaklanjuti penolakan tersebut, Presiden melalui Pansel KY […]

Read More

Oleh Koalisi Pemantau Peradilan Secara tiba-tiba Presiden Joko Widodo mengumumkan nama Jaksa Agung yang baru: H.M. Prasetyo. Tak banyak yang diketahui dari prestasi Jaksa Agung yang baru tersebut. Selain dikenal sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Nasional Demokrat, Prasetyo juga dikenal sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) pada tahun 2006. Di tengah […]

Read More

Menyambut Hari Adhyaksa ke-55 yang jatuh tepat pada hari ini, kita patut mengingat kembali Komisi Kejaksaan  sebagai salah 1 anak kandung reformasi 1998 yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kinerja Kejaksaan lewat pengawasan, pemantauan, dan penilaian kinerja & perilaku Jaksa, Pegawai Kejaksaan, serta kondisi Kejaksaan secara kelembagaan, berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2005 yang diganti dengan […]

Read More

Pada tanggal 23 Maret 2015 lalu, Tim Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Kejaksaan sudah memberikan 12 nama untuk diserahkan kepada Presiden.[1] Nantinya Presiden akan memilih 6 dari 12 orang tersebut dan menunjuk 3 (tiga) nama lainnya sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan (KK) yang baru. Namun sudah sebulan berlalu, Presiden tidak terlihat akan segera memilih nama-nama tersebut. Hal […]

Read More

HAKIM HARUS TOLAK GUGATAN PRAPERADILAN BUDI GUNAWAN Perkara Praperadilan Budi Gunawan (BG) kembali dimulai disidangkan pada Senin, 9 Februari 2015. Selama empat hari (Senin-Kamis), persidangan memasuki tahap pembuktian dari keduabelah pihak. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI memantau secara keseluruhan proses persidangan tersebut. Oleh karena itu, MaPPI merasa perlu untuk memaparkan poin-poin menarik berdasarkan hasil pemantauan tersebut. […]

Read More

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 2001 berdasarkan amanah dari Pasal 24b Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).[1] Keberadaan KY bertujuan sebagai supporting system dari Lembaga Peradilan di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang muncul sejak adanya sistem penyatuan atap di MA. Tujuannya agar tidak menimbulkan potensi terjadinya […]

Read More

Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi Masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas akan berakhir pada 10 Desember 2014. Setelah melalui serangkaian proses seleksi, Pansel akhirnya memilih 2 (dua) nama untuk diberikan kepada Presiden. Pada 16 Oktober 2014, Presiden telah menyerahkan dua nama Calon Pimpinan KPK yang lolos seleksi, yaitu: Busyro Muqoddas (Pimpinan KPK periode 2010-2014) dan Roby […]

Read More