Siaran Pers

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) memberikan apresiasi terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir menangkap sejumlah mafia hukum khususnya oknum hakim dan pegawai pengadilan yang terlibat dalam praktek korupsi. Oknum Pengadilan yang telah ditangkap KPK terdiri dari Hakim Pengadilan Tipikor, Hakim Pengadilan Umum, Hakim PTUN, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Panitera/Pegawai di Pengadilan, bahkan sampai pejabat struktural di Mahkamah Agung (MA). […]

Jumat, 22 Juli 2016 Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) baru saja memeringati hari jadinya yang ke-56. Perjalanan Korps Adhyaksa sejak awal terbentuk hingga saat ini tentu tidak dilalui dengan mudah. Tercatat sejak tahun 1960 Kejaksaan berubah menjadi lembaga yang mandiri menjalankan tugasnya. Meski dianggap sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum, nyatanya […]

Wacana untuk reformasi birokrasi ini sudah bergulir sejak era reformasi atau awal tahun 2000an. Berbagai instrumen telah disusun oleh Kejaksaan sebagai pedoman mewujudkan reformasi birokrasi seperti Audit Tata Kepemerintahan Pada Kejaksaan RI (2001), Agenda Pembaruan Kejaksaan RI (2003), Cetak Biru Pembaruan Kejaksaan RI (2005), Program Reformasi Birokrasi (2008), dan Profil Kejaksaan RI 2025 (2009). Akan […]

Sudah hampir 3 bulan, Sekretaris MA, Nurhadi dicekal keluar negeri setelah KPK mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Pencekalan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dagang perkara yang melibatkan Pegawai MA, Andri Tristianto. Hingga kini Nurhadi masih berstatus aktif sebagai Sekretaris Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa MA telah […]

Begitu sempitnya rumusan delik perkosaan dalam Pasal 285 KUHP perlu dikritisi secara serius. Ketika perkosaan hanya didefinisikan sebagai ‘tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan’, akan timbul banyak permasalahan dalam praktik. Sebagai contoh, KUHP tidak dapat menjangkau perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri (marital rape) hanya karena membatasi […]

Pemerintah berencana memangkas anggaran penegak hukum. Penghematan anggaran sebenarnya dapat dipahami karena melihat kondisi keuangan dan perekonomian negara. Namun yang menjadi permasalahan jika pemangkasan anggaran berdampak terhadap hal yang krusial terhadap jalannya negara, terutama terkait penegakan hukum. Berdasarkan informasi terakhir, pemangkasan anggaran di sektor penegakan hukum dinilai tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi pada anggaran […]

Jokowi akhirnya menandatangani Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa alasannya adalah meningkatknya kekerasan seksual terhadap anak yang membahayakan dan merusak anak, dan sanksi pidana belum memberi efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif. Perppu menambah ancaman pidana bagi pelaku yang menyetubuhi atau mencabuli lebih dari 1 anak, atau pelaku […]

Saat ini, Pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan Rancangan KUHP, dimulai dengan pembahasan Buku I. Tidak lama lagi, DPR berkomitmen akan masuk dalam pembahasan Buku II, segera setelah perumusan ulang hasil pembahasan Buku I disepakati, kabarnya, pertengahan tahun ini. Buku II Rancangan KUHP, mengatur mengenai tindak pidana beserta ancaman pidananya. Dari sejumlah pasal-pasal tersebut, masih […]

Rencana DPR untuk mengesahkan Buku I Rancangan KUHP (RKUHP) yang mengatur tentang asas-asas umum hukum pidana Indonesia pada bulan Mei 2016 perlu kembali dievaluasi mengingat materi-materi yang diatur di dalamnya masih bermasalah dan terlalu prematur untuk disahkan. Pertama, perumusan asas-asas keberlakuan hukum pidana Indonesia dalam Buku I RKUHP masih jauh dari sempurna. Sebagai contoh, Pasal […]

Permasalahan Nasional dan Tahunan Anggaran Perkara Kejaksaan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pada tanggal 10 Mei 2016, aksi mogok kerja oleh Jaksa di Kejari Pangkalan Kerinci (Riau) tersebar ke publik. Aksi mogok ini dikarenakan belum cairnya anggaran operasional penangan perkara pidana umum (pidum). Kasipidum Kejaksaan Negeri setempat mengeluhkan kesulitan cairnya dana memaksa […]