Pembentukan Densus Tipikor POLRI akhir-akhir ini mencuat dan telah menjadi pembicaraan yang ramai di media massa baik cetak maupun elektronik. Menurut POLRI, dibuatnya densus tipikor ini disebabkan tidak berjalan mulusnya penanganan perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor). Selain itu, Densus Tipikor POLRI ini diyakini akan memperkuat langkah pemberantasan korupsi yang makin […]

Read More

Baru-baru ini Yang Mulia Hakim Binsar Gultom (Hakim Binsar) memberikan pernyataan kontroversial terkait sarannya untuk mengadakan tes keperawanan bagi perempuan dan laki-laki sebelum menikah. Dalam bukunya yang berjudul “Pandangan Kritis Seorang Hakim”, Hakim Binsar menyatakan perlunya tes keperawanan terhadap calon mempelai sebelum menikah sebagai persyaratan secara tegas. Bahkan lebih lanjut dalam bukunya tersebut Hakim Binsar […]

Read More

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso pernah menyatakan akan melakukan pemberantasan narkotika dengan cara yang keras[1]. Cara yang keras disini dimaksudkan dengan kebijakan yang represif dan mengutamakan pendekatan hukum pidana. Namun, sayangnya kebijakan Indonesia mengkriminalisasi penggunaan narkotika telah menimbulkan berbagai dampak buruk, khususnya kepada para pengguna narkotika. Menurut catatan Institute for Criminal Justice Reform […]

Read More

Kejadian kejahatan tidak lagi asing di DKI Jakarta. Kejahatan ringan seperti penjambretan di Tambora[1] hingga kejahatan menimbulkan kematian seperti perampokan di Pulomas dan perampokan Davidson di Daan Mogot sudah sering terjadi di Ibukota. Hal ini tentu membuat Publik patut khawatir akan kondisi keamanan di Jakarta. Berbagai studi memang mengamini DKI Jakarta bukan tempat yang sangat […]

Read More

Penegakan hukum merupakan isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah dan DPR pada tahun 2016. Dalam kurun waktu satu tahun, dinamika yang terjadi di level legislasi, kebijakan, institusi hingga pada proses peradilan menjadi penting untuk disikapi. 1) Korupsi di Peradilan Korupsi rupanya masih menjadi isu utama permasalahan institusi peradilan di Tahun 2016. Berdasarkan catatan MaPPI FHUI, […]

Read More

Minggu, 20 November 2016, tepat dua tahun HM Prasetyo telah mengemban jabatan sebagai Jaksa Agung. Sebagai pimpinan dari lembaga yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum, rupanya Selama dua tahun menjabat, tercatat masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Jaksa Agung Prasetyo di Kejaksaan. Secara garis besar, MaPPI FHUI membaginya pekerjaan rumah bagi Jaksa Agung […]

Read More

Rilis Media Embargo Hingga 7 November 2016  “Miskordinasi Pra-Persidangan Buka Celah Korupsi” Jakarta (7 November 2016) – Ketidakjelasan kordinasi antara kejaksaan dan kepolisian di tahap pra-persidangan menjadi celah terjadi nya korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini menjadi topik utama dalam kuliah internasional yang diadakan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) bekerjasama […]

Read More

Persidangan Jessica Kumala Wongso (Jessica) dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin (Mirna) sudah menjadi salah satu topik utama beberapa bulan belakangan ini. Dalam kasus tersebut Mirna diduga meninggal karena meminum kopi yang dicampur dengan sianida oleh Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia pada Januari 2016.[1] Sejak saat itu hampir setiap hari proses persidangan Jessica […]

Read More

Harus disadari bahwa dalam banyak pemberitaan dewasa ini tak jarang kita temui siaran langsung tentang pemberitaan suatu proses persidangan. Sungguh posisi ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk dunia peradilan. Karena apa, sesunggguhnya situasi ini ibarat pisau bermata dua yang memiliki dua ujung yang sama-sama runcing dan menyakitkan. Di satu pihak adalah sangat penting untuk memberikan […]

Read More

Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung pada 28 Juli 2016 lalu mengajukan pensiun dini secara tiba-tiba. Pengunduran diri Sekretaris MA ini dilakukan kurang dari seminggu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Juli 2016 mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan atas Nama Nurhadi. Koalisi Pemantau Peradilan menilai pengunduran diri Nurhadi seharusnya menjadi momentum bagi percepatan upaya reformasi dan penuntasan […]

Read More