Begitu banyaknya jumlah tahanan dan narapidana yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) perlu mendapatkan perhatian khusus. Kerusuhan yang terjadi di LAPAS Malabero di Bengkulu dan LAPAS Banceuy di Bandung diyakini terjadi akibat ketidakmampuan LAPAS untuk menampung penghuninya. Dari data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DItjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) per […]
20 April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia ditangkap karena diduga menerima suap dalam upaya pengajuan peninjauan kembali di PN Jakpus. Kasus tersebut kini ikut menyeret nama Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung. KPK telah mencekal Nurhadi agar tak berpergian keluar negeri, bahkan telah menggeledah rumah Nurhadi dan menyita […]
Saat ini Komisi Yudisial (KY) kembali membuka seleksi Calon Hakim Agung untuk mencari 8 (delapan) orang Hakim Agung dengan formasi 4 (empat) untuk Kamar Perdata; 1 (satu) untuk Kamar Pidana; 1 (satu) untuk Kamar Agama; 1 (satu) untuk Kamar TUN; dan 1 (satu) untuk Kamar Militer. Seperti beberapa seleksi sebelumnya, seleksi Calon Hakim Agung kali […]
“Peran Penuntut Umum Sebagai Pengendali Perkara Mendesak Untuk Disempurnakan” Saat ini beberapa pemohon (Choky Ramadhan, Usman Hamid, Carolus Tuah, dan Andro Supriyanto) sedang mengajukan permohonan uji materi kepada MK terkait beberapa norma dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Materi yang diuji bertitik tekan pada pola koordinasi penyidik dengan […]
Penuntut Umum (Kejaksaan) telah menjalankan fungsinya sebagai pengendali perkara terhadap dua kasus yang kriminalisasi, yaitu deponering terhadap kasus mantan Komisioner KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) serta mengeluarkan SKPP kasus penyidik KPK (Novel Baswedan). Polemik kriminalisasi terus berlanjut dengan adanya pengajuan praperadilan terhadap dua keputusan itu. Bahkan Jaksa Agung pun turut dilaporkan ke Bareskrim Mabes […]
Anggaran Kejaksaan untuk penanganan perkara pidana umum (pidum) mengalami pemangkasan di tahun 2016 ini. Pada tahun sebelumnya, anggaran perkara pidana umum (pidum) dialokasikan untuk 120.019 perkara di tingkat Kajari dan Cabjari, namun di tahun 2016 ini menurun menjadi hanya 39.514 perkara. Padahal jumlah penanganan perkara pidum menunjukan angka diatas 100.000 lebih pada tahun 2012-2014 (lihat […]
Benahi Sistem Penganggaran untuk Penegakan Hukum Bermartabat Press Release Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Univ. Indonesia (MaPPI-FHUI) Anggaran Kejaksaan mengalami pemangkasan dari Rp. 4,73 triliun menjadi Rp. 4.52 triliun pada tahun 2016. Implikasi dari pemotongan tersebut akan berdampak kepada anggaran penanganan perkara di Kejaksaan. Komisi Kejaksaan pernah mencatat bahwa alokasi penganggaran di Kejaksaan perlu menjadi […]
Kisruh penetapan tersangka Novel Baswedan mulai mendapat titik terang sejak Kejaksaan Agung memutuskan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas kasus tersebut. Adapun yang menjadi alasan Kejaksaan adalah kurangnya alat bukti serta kasus yang sudah mencapai batas waktu daluwarsa. Meski sempat menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, terbitnya SKP2 menunjukkan sikap tegas Kejaksaan […]
Disusun oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KPP), Minggu 21 Februari 2016 Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus MA RI, Andri Tristianto Sutrisna, semakin memperjelas bahwa manajemen penanganan perkara pada MA RI masih menyimpan sejumlah permasalahan yang menyediakan celah potensial bagi praktik korupsi di kalangan personil MA. Peristiwa tersebut tentunya merugikan MA secara […]
Usulan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Kebiri yang terus disuarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), perlu kembali dievaluasi mengingat urgensi pembentukannya masih menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama, tidak ada data yang mendukung klaim KPAI bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kejahatan seksual […]