Penuntut Umum (Kejaksaan) telah menjalankan fungsinya sebagai pengendali perkara terhadap dua kasus yang kriminalisasi, yaitu deponering terhadap kasus mantan Komisioner KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) serta mengeluarkan SKPP kasus penyidik KPK (Novel Baswedan). Polemik kriminalisasi terus berlanjut dengan adanya pengajuan praperadilan terhadap dua keputusan itu. Bahkan Jaksa Agung pun turut dilaporkan ke Bareskrim Mabes […]

Read More

Anggaran Kejaksaan untuk penanganan perkara pidana umum (pidum) mengalami pemangkasan di tahun 2016 ini. Pada tahun sebelumnya, anggaran perkara pidana umum (pidum) dialokasikan untuk 120.019 perkara di tingkat Kajari dan Cabjari, namun di tahun 2016 ini menurun menjadi hanya 39.514 perkara. Padahal jumlah penanganan perkara pidum menunjukan angka diatas 100.000 lebih pada tahun 2012-2014 (lihat […]

Read More

Benahi Sistem Penganggaran untuk Penegakan Hukum Bermartabat Press Release Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Univ. Indonesia (MaPPI-FHUI) Anggaran Kejaksaan mengalami pemangkasan dari Rp. 4,73 triliun menjadi Rp. 4.52 triliun pada tahun 2016. Implikasi dari pemotongan tersebut akan berdampak kepada anggaran penanganan perkara di Kejaksaan. Komisi Kejaksaan pernah mencatat bahwa alokasi penganggaran di Kejaksaan perlu menjadi […]

Read More

Kisruh penetapan tersangka Novel Baswedan mulai mendapat titik terang sejak Kejaksaan Agung memutuskan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas kasus tersebut. Adapun yang menjadi alasan Kejaksaan adalah kurangnya alat bukti serta kasus yang sudah mencapai batas waktu daluwarsa. Meski sempat menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, terbitnya SKP2 menunjukkan sikap tegas Kejaksaan […]

Read More

Disusun oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KPP), Minggu 21 Februari 2016 Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus MA RI, Andri Tristianto Sutrisna, semakin memperjelas bahwa manajemen penanganan perkara pada MA RI masih menyimpan sejumlah permasalahan yang menyediakan celah potensial bagi praktik korupsi di kalangan personil MA. Peristiwa tersebut tentunya merugikan MA secara […]

Read More

Usulan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Kebiri yang terus disuarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), perlu kembali dievaluasi mengingat urgensi pembentukannya masih menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama, tidak ada data yang mendukung klaim KPAI bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kejahatan seksual […]

Read More

Koalisi Pemantau Peradilan (MaPPI-FHUI, YLBHI, LeIP, ILR, ICW, PSHK, ICJR , ICEL dan ILR) Sejak tanggal 16 November 2015 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menerima 2 (dua) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diusulkan kembali oleh Presiden guna melengkapi 5 (lima) calon yang telah disetujui sebelumnya. Namun sampai saat ini, DPR belum menggelar […]

Read More

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Contempt of Court yang diusulkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Meskipun awalnya dibentuk dengan adanya semangat melindungi peradilan dari proses intevensi, namun adanya RUU ini berpotensi akan berakibat buruk bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia […]

Read More

HM Prasetyo gagal menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, reformasi institusi dan pemberantasan korupsi Pada 20 November mendatang, genap satu HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Salah prioritas kerja yang sepatutnya diselesaikan oleh HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah penguatan pemberantasan korupsi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. HM Prasetyo telah nyata-nyata […]

Read More

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 5 (lima) nama dari 7 (tujuh) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel KY). Dua nama yang tidak disetujui tersebut merupakan perwakilan dari akademisi. Keputusan demikian disepakati secara aklamasi oleh seluruh fraksi pada Komisi III DPR RI. Menindaklanjuti penolakan tersebut, Presiden melalui Pansel KY […]

Read More