Kisruh penetapan tersangka Novel Baswedan mulai mendapat titik terang sejak Kejaksaan Agung memutuskan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas kasus tersebut. Adapun yang menjadi alasan Kejaksaan adalah kurangnya alat bukti serta kasus yang sudah mencapai batas waktu daluwarsa. Meski sempat menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, terbitnya SKP2 menunjukkan sikap tegas Kejaksaan […]

Read More

Disusun oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KPP), Minggu 21 Februari 2016 Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus MA RI, Andri Tristianto Sutrisna, semakin memperjelas bahwa manajemen penanganan perkara pada MA RI masih menyimpan sejumlah permasalahan yang menyediakan celah potensial bagi praktik korupsi di kalangan personil MA. Peristiwa tersebut tentunya merugikan MA secara […]

Read More

Usulan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Kebiri yang terus disuarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), perlu kembali dievaluasi mengingat urgensi pembentukannya masih menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama, tidak ada data yang mendukung klaim KPAI bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kejahatan seksual […]

Read More

Koalisi Pemantau Peradilan (MaPPI-FHUI, YLBHI, LeIP, ILR, ICW, PSHK, ICJR , ICEL dan ILR) Sejak tanggal 16 November 2015 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menerima 2 (dua) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diusulkan kembali oleh Presiden guna melengkapi 5 (lima) calon yang telah disetujui sebelumnya. Namun sampai saat ini, DPR belum menggelar […]

Read More

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Contempt of Court yang diusulkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Meskipun awalnya dibentuk dengan adanya semangat melindungi peradilan dari proses intevensi, namun adanya RUU ini berpotensi akan berakibat buruk bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia […]

Read More

HM Prasetyo gagal menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, reformasi institusi dan pemberantasan korupsi Pada 20 November mendatang, genap satu HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Salah prioritas kerja yang sepatutnya diselesaikan oleh HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah penguatan pemberantasan korupsi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. HM Prasetyo telah nyata-nyata […]

Read More

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 5 (lima) nama dari 7 (tujuh) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel KY). Dua nama yang tidak disetujui tersebut merupakan perwakilan dari akademisi. Keputusan demikian disepakati secara aklamasi oleh seluruh fraksi pada Komisi III DPR RI. Menindaklanjuti penolakan tersebut, Presiden melalui Pansel KY […]

Read More

Oleh Koalisi Pemantau Peradilan Secara tiba-tiba Presiden Joko Widodo mengumumkan nama Jaksa Agung yang baru: H.M. Prasetyo. Tak banyak yang diketahui dari prestasi Jaksa Agung yang baru tersebut. Selain dikenal sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Nasional Demokrat, Prasetyo juga dikenal sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) pada tahun 2006. Di tengah […]

Read More

Menyambut Hari Adhyaksa ke-55 yang jatuh tepat pada hari ini, kita patut mengingat kembali Komisi Kejaksaan  sebagai salah 1 anak kandung reformasi 1998 yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kinerja Kejaksaan lewat pengawasan, pemantauan, dan penilaian kinerja & perilaku Jaksa, Pegawai Kejaksaan, serta kondisi Kejaksaan secara kelembagaan, berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2005 yang diganti dengan […]

Read More

Pada tanggal 23 Maret 2015 lalu, Tim Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Kejaksaan sudah memberikan 12 nama untuk diserahkan kepada Presiden.[1] Nantinya Presiden akan memilih 6 dari 12 orang tersebut dan menunjuk 3 (tiga) nama lainnya sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan (KK) yang baru. Namun sudah sebulan berlalu, Presiden tidak terlihat akan segera memilih nama-nama tersebut. Hal […]

Read More