Jokowi akhirnya menandatangani Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa alasannya adalah meningkatknya kekerasan seksual terhadap anak yang membahayakan dan merusak anak, dan sanksi pidana belum memberi efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif. Perppu menambah ancaman pidana bagi pelaku yang menyetubuhi atau mencabuli lebih dari 1 anak, atau pelaku […]

Read More

Saat ini, Pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan Rancangan KUHP, dimulai dengan pembahasan Buku I. Tidak lama lagi, DPR berkomitmen akan masuk dalam pembahasan Buku II, segera setelah perumusan ulang hasil pembahasan Buku I disepakati, kabarnya, pertengahan tahun ini. Buku II Rancangan KUHP, mengatur mengenai tindak pidana beserta ancaman pidananya. Dari sejumlah pasal-pasal tersebut, masih […]

Read More

Rencana DPR untuk mengesahkan Buku I Rancangan KUHP (RKUHP) yang mengatur tentang asas-asas umum hukum pidana Indonesia pada bulan Mei 2016 perlu kembali dievaluasi mengingat materi-materi yang diatur di dalamnya masih bermasalah dan terlalu prematur untuk disahkan. Pertama, perumusan asas-asas keberlakuan hukum pidana Indonesia dalam Buku I RKUHP masih jauh dari sempurna. Sebagai contoh, Pasal […]

Read More

Permasalahan Nasional dan Tahunan Anggaran Perkara Kejaksaan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pada tanggal 10 Mei 2016, aksi mogok kerja oleh Jaksa di Kejari Pangkalan Kerinci (Riau) tersebar ke publik. Aksi mogok ini dikarenakan belum cairnya anggaran operasional penangan perkara pidana umum (pidum). Kasipidum Kejaksaan Negeri setempat mengeluhkan kesulitan cairnya dana memaksa […]

Read More

Begitu banyaknya jumlah tahanan dan narapidana yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) perlu mendapatkan perhatian khusus. Kerusuhan yang terjadi di LAPAS Malabero di Bengkulu dan LAPAS Banceuy di Bandung diyakini terjadi akibat ketidakmampuan LAPAS untuk menampung penghuninya. Dari data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DItjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) per […]

Read More

20 April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia ditangkap karena diduga menerima suap dalam upaya pengajuan peninjauan kembali di PN Jakpus. Kasus tersebut kini ikut menyeret nama Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung. KPK telah mencekal Nurhadi agar tak berpergian keluar negeri, bahkan telah menggeledah rumah Nurhadi dan menyita […]

Read More

Saat ini Komisi Yudisial (KY) kembali membuka seleksi Calon Hakim Agung untuk mencari 8 (delapan) orang Hakim Agung dengan formasi 4 (empat) untuk Kamar Perdata; 1 (satu) untuk Kamar Pidana; 1 (satu) untuk Kamar Agama; 1 (satu) untuk Kamar TUN; dan 1 (satu) untuk Kamar Militer. Seperti beberapa seleksi sebelumnya, seleksi Calon Hakim Agung kali […]

Read More

“Peran Penuntut Umum Sebagai Pengendali Perkara Mendesak Untuk Disempurnakan” Saat ini beberapa pemohon (Choky Ramadhan, Usman Hamid, Carolus Tuah, dan Andro Supriyanto) sedang mengajukan permohonan uji materi kepada MK terkait beberapa norma dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Materi yang diuji bertitik tekan pada pola koordinasi penyidik dengan […]

Read More

Penuntut Umum (Kejaksaan) telah menjalankan fungsinya sebagai pengendali perkara terhadap dua kasus yang kriminalisasi, yaitu deponering terhadap kasus mantan Komisioner KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) serta mengeluarkan SKPP kasus penyidik KPK (Novel Baswedan). Polemik kriminalisasi terus berlanjut dengan adanya pengajuan praperadilan terhadap dua keputusan itu. Bahkan Jaksa Agung pun turut dilaporkan ke Bareskrim Mabes […]

Read More

Anggaran Kejaksaan untuk penanganan perkara pidana umum (pidum) mengalami pemangkasan di tahun 2016 ini. Pada tahun sebelumnya, anggaran perkara pidana umum (pidum) dialokasikan untuk 120.019 perkara di tingkat Kajari dan Cabjari, namun di tahun 2016 ini menurun menjadi hanya 39.514 perkara. Padahal jumlah penanganan perkara pidum menunjukan angka diatas 100.000 lebih pada tahun 2012-2014 (lihat […]

Read More