Pada Kamis, 10 Desember 2015, MaPPI berkesempatan menghadiri undangan Pembukaan Festival Antikorupsi 2015 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Acara yang diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha, Bandung ini dihadiri oleh jajaran pimpinan KPK, kementerian, lembaga negara non-kementerian, BUMN, BUMD, pihak swasta, perwakilan civil society organization/non-government organization, baik internasional maupun lokal, serta media massa. […]

Read More

Pada Rabu, 2 Desember 2015, Klinik Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saat ini dikelola oleh MaPPI FHUI, melakukan ekskursi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Dalam ekskursi tersebut, para mahasiswa klinik mendapat kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan 2 orang Komisioner KPK, Adnan Pandu Pradja dan Indriyanto Seno Adji, serta Direktur Gratifikasi KPK, […]

Read More

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) bekerja sama dengan Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) RI untuk menyusun kurikulum pelatihan pelayanan publik kepada petugas meja informasi. Kurikulum yang disusun MaPPI akan dibentuk ke dalam model e learning oleh tim konsultan dari Brainmatic. Kegiatan ini dijalankan sejak bulan Juli 2015. […]

Read More

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Contempt of Court yang diusulkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Meskipun awalnya dibentuk dengan adanya semangat melindungi peradilan dari proses intevensi, namun adanya RUU ini berpotensi akan berakibat buruk bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia […]

Read More

Dari kiri: Eksaminator Haris Azhar, Kepala Divisi Pembela Hak Sipil Politik KontraS Putri Kanesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fransiscus Manurung dan Choky Ramadhan memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (1/12/2015). Kontras dan Mappi telah menyelenggarakan eksaminsasi atas putusan kasus petugas kebersihan Jakarta Intercultural School (JIS). Eksaminasi perkara ini dilakukan untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik […]

Read More

MaPPI FHUI bersama Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengadakan diskusi publik mengenai seleksi Komisioner Komisi Yudisial (KY) pada tanggal 26 November 2015. Kegiatan ini diselenggarakan di Kedai Tjikini, dengan narasumber Bivitri Susanti (Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera) dan Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara). Latar belakang ini didasari adanya ketidakjelasan hukum paska adanya Putusan […]

Read More

HM Prasetyo gagal menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, reformasi institusi dan pemberantasan korupsi Pada 20 November mendatang, genap satu HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Salah prioritas kerja yang sepatutnya diselesaikan oleh HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah penguatan pemberantasan korupsi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. HM Prasetyo telah nyata-nyata […]

Read More

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) melakukan media briefing terkait kinerja Kejaksaan Agung pada hari Rabu 18 November 2015 di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). KPP diwakili oleh Dio Ashar (MaPPI-FHUI), Lalola Easter (ICW), Miko Ginting (PSHK) dan Fery Kusuma (KontraS) memaparkan kinerja Kejaksaan selama setahun paska H.M Prasetyo dilantik. KPP melakukan media briefing ini didasari […]

Read More

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, melakukan suatu kegiatan advokasi seleksi Komisioner Komisi Yudisial (KY). Pada kegiatan ini, MaPPI menginisiasi pengawalan dan advokasi seleksi Komisioner KY bersama lembaga-lembaga lain yang termasuk di dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP). Berikut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama program ini. Pemantauan Tahap wawancara oleh Pansel MaPPI bersama koalisi juga ikut […]

Read More

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 5 (lima) nama dari 7 (tujuh) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel KY). Dua nama yang tidak disetujui tersebut merupakan perwakilan dari akademisi. Keputusan demikian disepakati secara aklamasi oleh seluruh fraksi pada Komisi III DPR RI. Menindaklanjuti penolakan tersebut, Presiden melalui Pansel KY […]

Read More