Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Contempt of Court yang diusulkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Meskipun awalnya dibentuk dengan adanya semangat melindungi peradilan dari proses intevensi, namun adanya RUU ini berpotensi akan berakibat buruk bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia […]

Read More

Dari kiri: Eksaminator Haris Azhar, Kepala Divisi Pembela Hak Sipil Politik KontraS Putri Kanesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fransiscus Manurung dan Choky Ramadhan memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (1/12/2015). Kontras dan Mappi telah menyelenggarakan eksaminsasi atas putusan kasus petugas kebersihan Jakarta Intercultural School (JIS). Eksaminasi perkara ini dilakukan untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik […]

Read More

MaPPI FHUI bersama Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengadakan diskusi publik mengenai seleksi Komisioner Komisi Yudisial (KY) pada tanggal 26 November 2015. Kegiatan ini diselenggarakan di Kedai Tjikini, dengan narasumber Bivitri Susanti (Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera) dan Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara). Latar belakang ini didasari adanya ketidakjelasan hukum paska adanya Putusan […]

Read More

HM Prasetyo gagal menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, reformasi institusi dan pemberantasan korupsi Pada 20 November mendatang, genap satu HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Salah prioritas kerja yang sepatutnya diselesaikan oleh HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah penguatan pemberantasan korupsi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. HM Prasetyo telah nyata-nyata […]

Read More

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) melakukan media briefing terkait kinerja Kejaksaan Agung pada hari Rabu 18 November 2015 di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). KPP diwakili oleh Dio Ashar (MaPPI-FHUI), Lalola Easter (ICW), Miko Ginting (PSHK) dan Fery Kusuma (KontraS) memaparkan kinerja Kejaksaan selama setahun paska H.M Prasetyo dilantik. KPP melakukan media briefing ini didasari […]

Read More

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, melakukan suatu kegiatan advokasi seleksi Komisioner Komisi Yudisial (KY). Pada kegiatan ini, MaPPI menginisiasi pengawalan dan advokasi seleksi Komisioner KY bersama lembaga-lembaga lain yang termasuk di dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP). Berikut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama program ini. Pemantauan Tahap wawancara oleh Pansel MaPPI bersama koalisi juga ikut […]

Read More

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 5 (lima) nama dari 7 (tujuh) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel KY). Dua nama yang tidak disetujui tersebut merupakan perwakilan dari akademisi. Keputusan demikian disepakati secara aklamasi oleh seluruh fraksi pada Komisi III DPR RI. Menindaklanjuti penolakan tersebut, Presiden melalui Pansel KY […]

Read More

Oleh Koalisi Pemantau Peradilan Secara tiba-tiba Presiden Joko Widodo mengumumkan nama Jaksa Agung yang baru: H.M. Prasetyo. Tak banyak yang diketahui dari prestasi Jaksa Agung yang baru tersebut. Selain dikenal sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Nasional Demokrat, Prasetyo juga dikenal sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) pada tahun 2006. Di tengah […]

Read More

Menyambut Hari Adhyaksa ke-55 yang jatuh tepat pada hari ini, kita patut mengingat kembali Komisi Kejaksaan  sebagai salah 1 anak kandung reformasi 1998 yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kinerja Kejaksaan lewat pengawasan, pemantauan, dan penilaian kinerja & perilaku Jaksa, Pegawai Kejaksaan, serta kondisi Kejaksaan secara kelembagaan, berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2005 yang diganti dengan […]

Read More

Pada tanggal 23 Maret 2015 lalu, Tim Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Kejaksaan sudah memberikan 12 nama untuk diserahkan kepada Presiden.[1] Nantinya Presiden akan memilih 6 dari 12 orang tersebut dan menunjuk 3 (tiga) nama lainnya sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan (KK) yang baru. Namun sudah sebulan berlalu, Presiden tidak terlihat akan segera memilih nama-nama tersebut. Hal […]

Read More