Rilis Media Embargo Hingga 7 November 2016  “Miskordinasi Pra-Persidangan Buka Celah Korupsi” Jakarta (7 November 2016) – Ketidakjelasan kordinasi antara kejaksaan dan kepolisian di tahap pra-persidangan menjadi celah terjadi nya korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini menjadi topik utama dalam kuliah internasional yang diadakan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) bekerjasama […]

Read More

Persidangan Jessica Kumala Wongso (Jessica) dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin (Mirna) sudah menjadi salah satu topik utama beberapa bulan belakangan ini. Dalam kasus tersebut Mirna diduga meninggal karena meminum kopi yang dicampur dengan sianida oleh Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia pada Januari 2016.[1] Sejak saat itu hampir setiap hari proses persidangan Jessica […]

Read More

Harus disadari bahwa dalam banyak pemberitaan dewasa ini tak jarang kita temui siaran langsung tentang pemberitaan suatu proses persidangan. Sungguh posisi ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk dunia peradilan. Karena apa, sesunggguhnya situasi ini ibarat pisau bermata dua yang memiliki dua ujung yang sama-sama runcing dan menyakitkan. Di satu pihak adalah sangat penting untuk memberikan […]

Read More

Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung pada 28 Juli 2016 lalu mengajukan pensiun dini secara tiba-tiba. Pengunduran diri Sekretaris MA ini dilakukan kurang dari seminggu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Juli 2016 mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan atas Nama Nurhadi. Koalisi Pemantau Peradilan menilai pengunduran diri Nurhadi seharusnya menjadi momentum bagi percepatan upaya reformasi dan penuntasan […]

Read More

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) memberikan apresiasi terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir menangkap sejumlah mafia hukum khususnya oknum hakim dan pegawai pengadilan yang terlibat dalam praktek korupsi. Oknum Pengadilan yang telah ditangkap KPK terdiri dari Hakim Pengadilan Tipikor, Hakim Pengadilan Umum, Hakim PTUN, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Panitera/Pegawai di Pengadilan, bahkan sampai pejabat struktural di Mahkamah Agung (MA). […]

Read More

Jumat, 22 Juli 2016 Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) baru saja memeringati hari jadinya yang ke-56. Perjalanan Korps Adhyaksa sejak awal terbentuk hingga saat ini tentu tidak dilalui dengan mudah. Tercatat sejak tahun 1960 Kejaksaan berubah menjadi lembaga yang mandiri menjalankan tugasnya. Meski dianggap sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum, nyatanya […]

Read More

Wacana untuk reformasi birokrasi ini sudah bergulir sejak era reformasi atau awal tahun 2000an. Berbagai instrumen telah disusun oleh Kejaksaan sebagai pedoman mewujudkan reformasi birokrasi seperti Audit Tata Kepemerintahan Pada Kejaksaan RI (2001), Agenda Pembaruan Kejaksaan RI (2003), Cetak Biru Pembaruan Kejaksaan RI (2005), Program Reformasi Birokrasi (2008), dan Profil Kejaksaan RI 2025 (2009). Akan […]

Read More

Sudah hampir 3 bulan, Sekretaris MA, Nurhadi dicekal keluar negeri setelah KPK mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Pencekalan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dagang perkara yang melibatkan Pegawai MA, Andri Tristianto. Hingga kini Nurhadi masih berstatus aktif sebagai Sekretaris Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa MA telah […]

Read More

Begitu sempitnya rumusan delik perkosaan dalam Pasal 285 KUHP perlu dikritisi secara serius. Ketika perkosaan hanya didefinisikan sebagai ‘tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan’, akan timbul banyak permasalahan dalam praktik. Sebagai contoh, KUHP tidak dapat menjangkau perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri (marital rape) hanya karena membatasi […]

Read More

Pemerintah berencana memangkas anggaran penegak hukum. Penghematan anggaran sebenarnya dapat dipahami karena melihat kondisi keuangan dan perekonomian negara. Namun yang menjadi permasalahan jika pemangkasan anggaran berdampak terhadap hal yang krusial terhadap jalannya negara, terutama terkait penegakan hukum. Berdasarkan informasi terakhir, pemangkasan anggaran di sektor penegakan hukum dinilai tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi pada anggaran […]

Read More